Redaksi1 
Mastini
hariankalimantan.com – Barito Selatan –Setelah melalui pembahasan intensif sejak 11 hingga 20 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan bersama Pemerintah Daerah akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang turut dihadiri pimpinan DPRD, Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Partai Perindo, Mastini, menyampaikan laporan resmi Badan Anggaran DPRD. Ia mengatakan, KUA-PPAS adalah dokumen krusial yang menjadi acuan penyusunan APBD Perubahan.
“Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian agar program kerja pemerintah daerah dapat lebih relevan dengan kondisi terkini dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan perubahan KUA-PPAS melibatkan Komisi I, II, dan III DPRD bersama perangkat daerah mitra kerja masing-masing. Rapat dilakukan di beberapa ruang, termasuk Ruang Gabungan Komisi DPRD, Ruang Rapat Intern DPRD, hingga Ruang Tunggu Eksekutif. Seluruh rangkaian rapat menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam rancangan final.
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Kabupaten Barsel pada APBD Perubahan 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,63 triliun. Angka ini meningkat Rp136,83 miliar dari APBD murni tahun yang sama. Sementara belanja daerah disepakati sebesar Rp1,78 triliun atau naik Rp69,09 miliar dari sebelumnya Rp1,71 triliun.
Kenaikan belanja tersebut memunculkan defisit sebesar Rp148,15 miliar. Namun, Mastini memastikan kondisi itu dapat ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Dengan begitu, APBD Perubahan 2025 tetap dalam kondisi berimbang.
“Ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas fiskal,” katanya.
Mastini menegaskan, kesepakatan yang dicapai bukan hanya sebatas formalitas, melainkan hasil kerja nyata antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia berharap APBD Perubahan 2025 dapat digunakan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di seluruh lapisan. (Hk/*)
